DPJ Online Sulit Diakses Di Hari - Hari Terakhir, Ini Penyebabnya..

DPJ Online Sulit Diakses Di Hari – Hari Terakhir, Ini Penyebabnya..

Situs DJP Online untuk memberikan laporan Surat Pernyataan (SPT) Tahunan susah dijangkau pada hari akhir laporan Wajib Pajak Orang Individu (WP OP), Kamis 31 maret 2022.

Berdasar pengawasan Kompas.com sampai jam 15.40 WIB, situs itu tidak dapat tampilkan pilihan buat SPT selesai pemakai log in. Situs cuma tampilkan tulis “500 intern server error”.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Penerangan, Servis, dan Jalinan Warga DJP, Neilmaldrin Noor menghimbau Wajib pajak yang ingin memberikan laporan SPT Tahunan coba secara periodik. “Wajib Pajak bisa coba secara periodik jika saat laporan alami masalah akses,” sebut Neilmaldrin ke Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

Neil menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak sudah mempersiapkan server yang lebih oke dari tahun awalnya untuk kenyamanan laporan SPT Tahunan.

Tetapi saat yang terhubung kebanyakan, server akan susah dijangkau. “Saat Wajib Pajak kesusahan terhubung situs laporan SPT, dapat dikarenakan oleh jumlahnya WajibPajak yang terhubung situs itu secara bertepatan,” tutur ia.

BACA JUGA  beli saham tanpa broker? Ini 2 Cara Belinya

Selanjutnya ia juga menghimbau Wajib Pajak untuk memberikan laporan SPT pada awal waktu hingga tidak ada penimbunan pengakses situs laporan SPT ketika telah dekati jatuh termin laporan.

“Lalu untuk Wajib Pajak yang awalnya telah melapor lewat e-filing, karena itu cuma dapat melapor lewat lajur yang serupa,” pungkas Neil.

Ada ancaman jika terlambat melapor Sebagai info, laporan SPT Tahunan masuk hari akhir untuk Wajib Pajak Orang Individu (OP). Batasan waktu laporan untuk WP OP usai di tanggal 31 Maret tiap tahunnya.

Sementara untuk Wajib Pajak Badan, usai pada 30 April 2022. Jika tidak melapor SPT, ada ancaman yang menunggu bila kamu tidak melapor SPT Tahunan.

Adapun ancaman administratif karena terlambat melapor atau mungkin tidak melapor ialah Rp 100.000. WP bisa juga terserang ancaman pidana bila penuhi elemen pidana sama sesuai UU.

BACA JUGA  DJP Online Mempermudah Anda Lapor Pajak, Ini Cara Mengisinya

Ancaman Rp 100.000 ke WP OP tertera dalam pasal 7 UU Ketetapan Umum dan Tata Langkah Perpajakan (UU KUP). Denda ketertinggalan melapor akan ditagih memakai Surat Bill Pajak (STP).

“Jika telat melapor atau mungkin tidak melapor denda dikenai sama sesuai UU KUP ialah Rp 100.000. Jika yang Rp 500.000 untuk PPN, jadi jika warga yang telah ditetapkan pajaknya sebagai PKP tidak melapor atau terlambat melapor itu Rp 500.000,” sebut Kepala Seksi Pemantauan III KPP Pratama Tanah Abang Tiga, Erwin Siahaan beberapa lalu.

#ArtikelAsli